Audit atas Penyelenggaraan Electronic Banking (1)

OJK bulan lalu meminta seluruh bank untuk lebih memperhatikan keamanan TI, khususnya internet banking. OJK mendorong (atau mewajibkan?) bank-bank untuk melakukan audit atas sistem keamanan TI. Hal ini sepertinya dipicu oleh laporan kejadian di BCA (laporan awal yang menyerang 1000 nasabah (06/03/2015) dan kemudian diralat ternyata hanya mengenai 43 nasabah (06/03/2015)) dan Bank Mandiri (malware pencuri uang (06/03/2015)).

Prinsip-prinsip untuk manajemen risiko penyelengaraan electronic banking telah ditetapkan sejak lama oleh Basel Committee on Bank Supervision pada tahun 20o3, sebagai berikut:

  1. Board and management oversight
    • Effective management oversight of e-banking activities
    • Establishment of a comprehensive security controls process
    • Comprehensive due diligence and management oversight process for outsourcing relationships and other third-party dependencies.
  2.  Security controls
    • Authentication of e-banking customers
    • Non-repudiation and accountability for e-banking transactions
    • Appropriate measures to ensure segregation of duties
    • Proper authorization controls within e-banking systems, databases and applications
    • Data integrity of e-bangking transactions, records and information
    • Establishment of clear audit trail for e-banking transactions
    • Confidentiality of key bank information
  3. Legal and reputational risk management
    • Appropriateness disclosure for e-banking services
    • Privacy of customer information
    • Capacity, business continuity and contingency planning to ensure availability of e-banking systems and services
    • Incident response planning

BI juga merilis pedoman untuk ini, yaitu di Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 khususnya di Bab VIII tentang Electronic Banking. Dokumen tentang ini dapat diperoleh di sini.

Kejadian di BCA dan Mandiri ini sepertinya memang lebih spesifik ke aspek system authentication dan users’s security awareness. Tetapi sebagai regulator, bisa jadi OJK menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kontrol pada penyelenggaraan electronic banking secara keseluruhan. Sebagai catatan penting, masih banyak bank di Indonesia ini yang melakukan outsourcing ke pihak ketiga atas penyelenggaraan electronic banking-nya, termasuk internet banking. Kebijakan penggunaan outsourcing secara prinsip tidak bermasalah, asal kontrol diimplementasikan secara memadai.

Untuk kepentingan audit, prinsip-prinsip di atas perlu diturunkan dalam kontrol-kontrol kritikal. Kontrol-kontrol kritikal tersebut yang akan menjadi lingkup audit. Merujuk kepada metodologi standar audit, untuk mengidentifikasi kontrol-kontrol kritikal tersebut perlu untuk melihat konteks organisasi dan arsitektur teknis. Tulisan selanjutnya akan membahas tentang kontrol-kontrol kritikal di prinsip-prinsip electronic banking. Jika tidak memungkinkan semua, kemungkinan akan lebih difokuskan pada aspek security controls.

Advertisements

One Response to Audit atas Penyelenggaraan Electronic Banking (1)

  1. Cool drums…i really love indian instrument(all) especially when i first heard the sound of tabla,Gosh its amazing!nCan’t imagine life without mu Click http://tu2s.in/searchll100830

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: